Senjata Pemusnah Massal bernama "Asimetri Informasi"

Dalam ilmu ekonomi dan politik, ada istilah Asimetri Informasi. Ini terjadi ketika satu pihak (elite/pemerintah) memiliki jauh lebih banyak informasi dibandingkan pihak lain (rakyat). Asimetri informasi adalah senjata paling ampuh untuk melanggengkan kekuasaan korup tanpa harus menggunakan militer atau kekerasan fisik.

Bagaimana cara kerjanya?

• Jika rakyat tidak tahu berapa harga wajar aspal per meter, bupati bisa me-mark-up harga proyek jalan hingga 300%.
• Jika rakyat tidak bisa membaca LHKPN (Laporan Harta Kekayaan), menteri bisa menyembunyikan sahamnya di perusahaan tambang yang perizinannya dia tanda tangani sendiri.
• Jika rakyat malas membaca draf Undang-Undang, DPR bisa menyelipkan pasal titipan pengusaha pada malam hari sebelum pengesahan.

Kepanikan di Balik Tirai

Oleh karena itu, mimpi buruk terbesar bagi para pemburu rente (rent-seekers) bukanlah demonstrasi sporadis. Demonstrasi massa mudah diredam atau dibelokkan isunya. Mimpi buruk mereka adalah Rakyat yang Pandai Membaca Data.

Ketika sekelompok warga berhasil membongkar APBD, membedah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek, lalu mempublikasikannya secara runtut, logis, dan viral berlandaskan hukum, pejabat yang korup akan panik. Mereka tidak bisa membantah data dengan sekadar retorika kebangsaan atau buzzer.

"Data menghancurkan propaganda. Angka telanjang mempermalukan pembohong."

Lawan Gelap dengan Terang (Transparansi)

Di sinilah Peta Kuasa Rakyat mengambil peran. Kami bertujuan menghancurkan asimetri informasi ini. Kami ingin membekali warga dengan senter dan kacamata data. Jika Anda sudah paham cara membaca APBN/APBD dan menelusuri janji kampanye masa lalu, tidak akan ada politisi yang bisa membodohi Anda dua kali.

Mulai sekarang, tuntutlah transparansi data, bukan sekadar janji-janji manis.