Sindrom Ketergantungan: Fakta Bahwa Sebagian Rakyat Enggan Berubah
Kritik ke Arah Dalam
Dalam narasi pro-demokrasi, sangat mudah untuk memosisikan rakyat sebagai korban suci yang tertindas oleh elite yang jahat. Namun, untuk mencapai kedewasaan politik, kita harus berani menelan pil pahit: Sebagian besar rakyat memang menolak untuk diedukasi dan lebih menyukai politik instan.
Nyaman dalam Posisi Patronase
Banyak warga yang menganggap politisi sebagai Sinterklas atau ATM berjalan. Daripada menuntut dibangunnya sistem asuransi kesehatan yang adil atau sekolah yang berkualitas, mereka lebih suka datang ke rumah anggota dewan untuk meminta sumbangan biaya pernikahan, biaya sunatan, atau bantuan langsung tunai (BLT).
Politisi korup sangat menyukai Sindrom Ketergantungan ini. Mengapa? Karena memberi sumbangan personal jauh lebih murah (dan langsung menghasilkan loyalitas politik) dibandingkan memperbaiki sistem layanan publik yang rusak.
Ketika warga sibuk berebut kaos partai, sembako, dan uang Rp100.000 saat pemilu, mereka kehilangan kapasitas untuk mengawasi penguasa. Seseorang yang menerima suap beras dari bupati tidak akan berani memprotes bupati tersebut ketika ia merampok miliaran APBD.
Tantangan Para Penggerak
Bagi Anda yang ingin mengedukasi warga sekitar, bersiaplah untuk ditolak. Bersiaplah untuk dicap "sok suci" atau "kurang kerjaan" oleh tetangga Anda sendiri. Ini adalah proses yang normal. Tidak ada masyarakat yang berubah dalam semalam. Tugas kita bukanlah mengubah semua orang secara instan, melainkan menemukan kelompok-kelompok kecil warga yang masih punya nalar dan perlahan memutus rantai ketergantungan tersebut.